Perkuat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan, BRMP Sulteng Dorong Percepatan Usulan CPCL dan HOK
Palu, 13 November 2026. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tengah memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mendukung percepatan program hilirisasi perkebunan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Usulan CPCL dan HOK Komoditas Perkebunan. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan sektor perkebunan.
Rakor ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian usulan bantuan pemerintah sektor perkebunan, khususnya komoditas kopi dan kakao. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang tata kelola bantuan pemerintah, BRMP Sulawesi Tengah memiliki peran dalam melakukan verifikasi usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sebelum diteruskan kepada Direktorat Teknis terkait. Kegiatan ini melibatkan Dinas Perkebunan dan Peternakan kabupaten dan provinsi, Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon, Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan, serta penyedia bibit kopi dan kakao di Sulawesi Tengah.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Muh. Neng, ST., MM., yang menyambut baik pelaksanaan program hilirisasi perkebunan. Ia menyampaikan bahwa program tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur Sulawesi Tengah dan diharapkan mampu mendorong kemajuan serta meningkatkan daya saing sektor perkebunan di daerah.
Kepala BBPPTP Ambon, Dr. Kardiyono, STP., M.Si., turut menyampaikan sejumlah hal strategis terkait pelaksanaan program hilirisasi perkebunan, terutama dalam menjamin kesiapan dan keberlanjutan program melalui koordinasi serta pengawalan yang baik.
Plh. Kepala BRMP Sulawesi Tengah, Moh. Takdir, SPt., M.Sc., menekankan pentingnya kelengkapan dan ketelitian dalam penyusunan dokumen usulan. Ia mengajak seluruh pihak pengusul untuk memastikan berkas CPCL dan HOK telah dilengkapi serta diinput secara benar melalui sistem e-Banper, sehingga dapat meminimalkan pengembalian usulan dan mempercepat proses verifikasi serta tindak lanjut di tingkat pusat.
Sejalan dengan hal tersebut, Kapoksi Pendampingan BRMP Sulawesi Tengah, Syamsyiah Gafur, SP., M.Si., menjelaskan bahwa setiap usulan yang masuk akan diverifikasi secara cermat sebelum BRMP Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Oleh karena itu, pengusul diharapkan memastikan kesesuaian dokumen dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku agar proses verifikasi dan pengajuan bantuan dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
Perwakilan Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan, Dr. Abdul Roni Angkat, STP., M.Si., menegaskan bahwa Sulawesi Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas perkebunan. Ia mendorong seluruh instansi terkait untuk memperkuat sinergi dalam penyelesaian administrasi, pemberkasan, hingga pengawalan pelaksanaan program. Integrasi penyuluh pertanian ke dalam BRMP diharapkan semakin memperkuat pendampingan dan pengawalan program strategis Kementerian Pertanian, khususnya hilirisasi perkebunan.
Sebagai salah satu provinsi sentra produksi kakao terbesar di Indonesia, Sulawesi Tengah dinilai memiliki potensi strategis untuk pengembangan hilirisasi kakao. Program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan melalui penguatan kegiatan dari hulu hingga hilir, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh petani dan pelaku usaha perkebunan.
November 2026 menjadi periode krusial dalam percepatan pelaksanaan program hilirisasi perkebunan. Dukungan bantuan Hari Orang Kerja (HOK) diharapkan dapat mendorong percepatan kegiatan di lapangan sekaligus meningkatkan motivasi petani dalam merealisasikan program. Capaian Luas Tambah Tanam (LTT) pada program ini juga menjadi perhatian dan akan dipantau langsung oleh Menteri Pertanian.
Melalui diskusi dan koordinasi yang berlangsung, seluruh peserta rakor berkomitmen memperkuat sinergi serta menyelaraskan langkah dalam percepatan penyelesaian usulan CPCL dan HOK. Upaya ini diharapkan mampu memastikan usulan bantuan pemerintah sektor perkebunan diproses sesuai target pada November 2026, sekaligus mendukung keberhasilan hilirisasi perkebunan dan peningkatan kesejahteraan petani Sulawesi Tengah.
Penulis: Nur Azizah Sakinah
Editor: Irwan S.