Gelar Pertemuan, Penyuluh Diminta Adaptif Percepat Swasembada Pangan
Palu, 4 April 2026 – Pertemuan yang digelar di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah menekankan dua hal utama, yakni percepatan tanam pada lokasi Cetak Sawah Rakyat (CSR) serta penguatan peran penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga momentum peningkatan produksi sekaligus mendukung percepatan swasembada pangan nasional.
Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh Penanggung Jawab (PJ) swasembada pangan lingkup BRMP Sulawesi Tengah, penyuluh pertanian provinsi, serta Ketua Tim Kerja (Katimker) pengelolaan penyuluhan dari Kabupaten Donggala, Sigi, dan Kota Palu sebagai bentuk penguatan sinergi lintas wilayah.
Dalam arahannya, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian (Dr. Muh. Amin, S.Pi., M.Si.) menegaskan bahwa meskipun jadwal gerakan tanam nasional disesuaikan menjadi Kamis, 9 April 2026, proses tanam tidak boleh menunggu. Seluruh lahan yang telah siap harus segera ditanami sepanjang bulan April. Ia menekankan bahwa percepatan tanam menjadi kunci agar program CSR tidak berhenti pada tahap olah lahan, tetapi benar-benar menghasilkan produksi.
Para penyuluh diharapkan memastikan seluruh lokasi siap tanam segera direalisasikan, menjamin tidak adanya kendala di lapangan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Dalam kondisi saat ini, penyuluh dituntut untuk bekerja lebih cepat, tepat, dan terukur, sehingga mampu menghasilkan dampak nyata di lapangan. Koordinasi yang solid dinilai menjadi faktor penting agar seluruh target dapat tercapai secara optimal.
Selanjutnya, dalam sesi penguatan materi, Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr., penyuluh ahli utama dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), menekankan bahwa penyuluh harus adaptif terhadap berbagai perubahan kebijakan dan kelembagaan. Penyesuaian tersebut mencakup perubahan pola kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP), tanpa mengubah peran utama penyuluh sebagai pendamping petani. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang pemberdayaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan.
Lebih lanjut ditegaskan bahwa perpindahan penyuluh dari daerah ke Kementerian Pertanian merupakan bagian dari strategi besar untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional. Bahkan, capaian swasembada beras saat ini menjadi pijakan untuk melangkah menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penyuluh diposisikan sebagai “denyut nadi” pembangunan pertanian, yang seluruh pikiran, energi, dan kerjanya diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
Diskusi juga membahas isu distribusi penyuluh yang belum merata, di mana masih terdapat wilayah yang kekurangan maupun kelebihan tenaga penyuluh. Oleh karena itu, diperlukan langkah penataan dan pemerataan untuk mewujudkan rasio ideal satu penyuluh satu desa, sehingga pendampingan dapat berjalan optimal dan sistem pelaporan menjadi lebih efektif.
Melalui pertemuan ini, diharapkan seluruh penyuluh semakin siap menghadapi perubahan, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan peran aktif dalam pendampingan petani. Dengan semangat kebersamaan, percepatan tanam dan penguatan peran penyuluh diharapkan mampu mendorong terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Penulis : Mar'atus Sholihatul Amanah
Editor : Irwan Suluk Padang